Lima Desa Kukar jadi Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional, Setiap Kawasan Disiapkan Rp100 Miliar

img

(Kabid Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto menghadiri rakor pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan DPMPD Kaltim/Pic:Ist)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Lima desa di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN). Penetapan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan desa sekaligus membuka ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Rapat teknis dan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan digelar pada Rabu (17/09/2025) di Balai Pertemuan Umum Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggarong Seberang. Acara dipimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bersama DPMD Kukar, dilanjutkan kunjungan lapangan ke kawasan Agroekowisata Separi Sejahtera.

Kepala Bidang Kerja Sama Desa DPMD Kukar, Dedy Suryanto, menegaskan rapat ini merupakan langkah penting menyelaraskan program pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Agroekowisata Separi Sejahtera kini resmi menjadi bagian KPPN. Pembahasan kami fokus pada pola pembangunan, alokasi anggaran, serta keterpaduan program lintas sektor,” ujarnya.

Adapun lima desa yang ditetapkan yaitu Bhuana Jaya, Sukamaju, Bukit Pariaman, Kerta Bhuana, dan Separi. Keputusan ini mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) 2024, di mana kelima desa bakal menjadi percontohan nasional dari tahap perencanaan hingga implementasi.

Menurut Dedy, program ini juga sejalan dengan visi Bupati Kukar Edi Damansyah melalui program Kukar Idaman Terbaik, khususnya misi kelima tentang tata kewilayahan.

 “Target anggaran pembangunan mencapai Rp100 miliar untuk setiap kawasan, dengan prioritas sektor pariwisata dan pertanian agar ketahanan pangan semakin kuat,” tambahnya.

Tak hanya mengandalkan dana pemerintah, program KPPN juga akan menggandeng perusahaan lewat Corporate Social Responsibility (CSR) serta dukungan pihak swasta lain. Kolaborasi diharapkan mampu mendorong kemandirian desa, meningkatkan daya saing, sekaligus menciptakan peluang usaha baru.

“Implementasi program direncanakan mulai 2026. Kami membuka pintu bagi perusahaan maupun mitra lain yang siap mendukung pengembangan kawasan perdesaan di Kukar,” pungkas Dedy. (Adv/Tan)